Seiring meningkatnya ekspektasi terhadap kinerja keberlanjutan, klaim keberlanjutan pun semakin mendapat sorotan.
Saat ini, perusahaan dapat memilih dari semakin beragam pendekatan untuk menunjukkan dan memvalidasi komitmen serta kinerja keberlanjutan mereka—mulai dari program keberlanjutan yang dijalankan perusahaan dan inisiatif industri hingga skema verifikasi dan sistem sertifikasi. Masing-masing pendekatan ini dapat berperan penting dalam mendorong perubahan positif. Namun, pendekatan-pendekatan tersebut kerap dianggap seolah-olah memberikan tingkat jaminan yang sama.
Penjaminan: Pembuktian bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, individu, atau entitas telah dipenuhi – ISEAL. Diadaptasi dari ISO/IEC 17000:2020
Pada kenyataannya, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda serta menawarkan tingkat independensi, transparansi, dan akuntabilitas yang berbeda. Kombinasi faktor-faktor inilah yang pada akhirnya menentukan kredibilitas.
Memahami perbedaan-perbedaan ini sangatlah penting. Bagi perusahaan yang ingin membangun kepercayaan konsumen, investor, mitra bisnis, regulator, dan masyarakat sipil, kekuatan suatu klaim keberlanjutan tidak hanya bergantung pada apa yang diklaim, tetapi juga pada seberapa kuat klaim tersebut didukung oleh bukti.
Verifikasi, sertifikasi, dan skema yang dijalankan perusahaan: Apa perbedaannya?
Salah satu hal yang paling sering menimbulkan kebingungan adalah perbedaan antara verifikasi, sertifikasi, dan skema yang dijalankan perusahaan.
Verifikasi umumnya bertujuan untuk memastikan keakuratan suatu klaim, kumpulan data, atau hasil tertentu. Verifikasi dapat dilakukan secara internal maupun oleh verifikator pihak kedua atau pihak ketiga, dan biasanya berfokus pada proyek, laporan, atau klaim kinerja tertentu. Verifikasi memberikan jaminan pada suatu titik waktu tertentu, bukan mengonfirmasi kinerja secara berkelanjutan.
Sebaliknya, Sertifikasi menilai apakah suatu organisasi, kebun, atau pelaku dalam rantai pasok secara konsisten memenuhi serangkaian persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga penetap standar yang independen. Pemenuhan persyaratan tersebut dinilai menggunakan metode yang terstandarisasi oleh lembaga penilaian kesesuaian yang independen dari organisasi yang dinilai serta telah terakreditasi secara independen untuk menjalankan fungsi tersebut. Alih-alih hanya menilai satu klaim, sertifikasi mengevaluasi sistem, proses, pengendalian, dan praktik yang mendasari kinerja, serta mensyaratkan pengawasan secara berkelanjutan.
Skema yang dijalankan perusahaan juga menilai apakah suatu perusahaan secara konsisten memenuhi serangkaian persyaratan yang telah ditetapkan. Namun, dalam skema ini, persyaratan tersebut—beserta metode yang biasanya digunakan untuk menilainya—ditetapkan dan dikelola oleh perusahaan itu sendiri, bukan oleh lembaga independen. Meskipun perusahaan melibatkan pihak ketiga untuk menilai kinerjanya, penilaian tersebut tetap dilakukan berdasarkan metodologi yang ditetapkan oleh perusahaan, bukan metodologi yang terstandarisasi, sehingga tidak menghasilkan sertifikasi. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menetapkan persyaratan yang sesuai dengan konteks dan prioritas mereka sendiri.
Tabel di bawah ini merangkum beberapa perbedaan utama.
| Fitur | Skema yang Dijalankan Perusahaan / Penilaian Mandiri* | Verifikasi oleh Pihak Kedua atau Pihak Ketiga* | Sertifikasi Pihak Ketiga yang Andal** |
| Tujuan utama | Menunjukkan komitmen atau kemajuan perusahaan | Mengonfirmasi klaim, kumpulan data, atau hasil tertentu | Menilai kesesuaian terhadap standar yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan tersedia untuk umum |
| Ruang Lingkup | Ditetapkan oleh perusahaan | Umumnya berfokus pada klaim atau proyek tertentu | Penilaian menyeluruh terhadap hasil, serta sistem manajemen dan praktik yang mendukung pencapaiannya. |
| Independensi | Internal | Bervariasi | Pihak ketiga independen |
| Persyaratan | Ditetapkan oleh perusahaan | Metodologi yang spesifik untuk klaim tertentu | Standar yang tersedia untuk umum |
| Siapa yang melakukan penilaian? | Verifikator internal atau verifikator yang dikontrak oleh perusahaan | Verifikator internal atau verifikator yang dikontrak oleh perusahaan | Lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi |
| Pengawasan berkelanjutan | Jarang | Umumnya tidak | Ya |
| Mekanisme pengaduan | Terbatas atau tidak tersedia | Jarang | Formal, transparan, dan dapat diakses oleh publik |
| Tata Kelola Pemangku Kepentingan | Terbatas | Terbatas | Melibatkan berbagai pemangku kepentingan |
| Transparansi | Bervariasi | Bervariasi | Umumnya tinggi, termasuk melalui pelaporan publik secara berkala |
| Tingkat keselarasan dengan Kode Praktik Baik ISEAL untuk Sistem Keberlanjutan | Sangat terbatas; jarang dibandingkan dengan standar tolok ukur ISEAL | Sebagian; beberapa elemen telah selaras, tetapi belum diterapkan secara sistematis | Tinggi; sebagian besar sistem yang kredibel telah memenuhi Kode ISEAL |
| Rantai Ketertelusuran (Chain of Custody) | Hanya menggunakan pelacakan internal, jika tersedia; tidak diverifikasi secara independen | Umumnya tidak tercakup; biasanya terbatas pada klaim atau transaksi tertentu, bukan mencakup keseluruhan sistem | Menggunakan model rantai ketertelusuran formal (misalnya, identitas dipertahankan, segregasi, atau saldo massa (mass balance)) yang diaudit secara independen di seluruh rantai pasok |
| Hasil | Jaminan internal | Pernyataan verifikasi | Keputusan sertifikasi dan sertifikat |
Catatan mengenai perbandingan ini: Tabel ini mencerminkan pola umum yang dijumpai pada skema yang dijalankan perusahaan, pendekatan verifikasi oleh pihak kedua dan pihak ketiga, serta sistem sertifikasi pihak ketiga yang andal. Setiap skema dapat berbeda, dan beberapa pendekatan yang dijalankan perusahaan atau oleh pihak kedua mungkin menerapkan praktik yang lebih kuat pada aspek tertentu dibandingkan gambaran umum yang ditunjukkan dalam tabel ini. Perbandingan ini bertujuan untuk menggambarkan perbedaan yang umumnya terdapat dalam tata kelola dan desain penjaminan, bukan untuk menggambarkan karakteristik skema tertentu.
*Pendekatan yang dijalankan perusahaan atau oleh pihak kedua yang lebih maju dapat mencakup audit eksternal, sistem data yang andal, serta proses tindakan perbaikan. Perbedaannya bukan karena sistem-sistem tersebut pada dasarnya kurang ketat atau kurang andal, melainkan karena tata kelola, penetapan standar, dan penjaminannya pada akhirnya tetap berada di bawah kendali perusahaan itu sendiri.
**Sertifikasi pihak ketiga yang andal mengacu pada skema sertifikasi yang memadukan penilaian independen oleh lembaga terakreditasi berdasarkan standar yang tersedia untuk umum, pengawasan berkelanjutan, mekanisme pengaduan yang formal dan transparan, tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta tingkat transparansi yang tinggi. Hal ini umumnya tercermin dari keselarasan dengan Kode Praktik Baik ISEAL. Tidak semua skema sertifikasi pihak ketiga memiliki seluruh karakteristik tersebut. Karena itu, istilah “andal” digunakan untuk membedakannya, alih-alih menganggap seluruh sertifikasi pihak ketiga sebagai satu kategori yang seragam.
Masing-masing pendekatan ini memiliki peran dan kegunaannya sendiri. Namun, ketika tujuannya adalah memberikan jaminan yang kredibel dan independen bahwa persyaratan keberlanjutan telah dipenuhi, sertifikasi pihak ketiga menawarkan keunggulan yang jelas.
Mengapa Sertifikasi Pihak Ketiga Memberikan Jaminan Keberlanjutan yang Lebih Kuat
Ciri utama sertifikasi pihak ketiga terletak pada kekuatan sistem penjaminannya secara keseluruhan. Penilaian independen merupakan unsur utama, namun sama pentingnya adalah peraturan penjaminan yang ditetapkan dengan jelas, pengawasan terhadap lembaga sertifikasi, proses tindakan perbaikan, mekanisme pengaduan, serta konsekuensi atas ketidakpatuhan.
Dalam sistem sertifikasi pihak ketiga, organisasi yang menetapkan persyaratan, organisasi yang dinilai, dan organisasi yang melaksanakan audit merupakan entitas yang terpisah satu sama lain. Persyaratan tersebut ditetapkan melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan perwakilan dari berbagai sektor secara berimbang, bukan ditentukan oleh satu perusahaan saja. Independensi ini, baik dalam proses penetapan standar maupun pelaksanaan audit, membantu mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penilaian. Hal yang tak kalah penting, sistem sertifikasi yang kredibel menerapkan pengendalian untuk menelusuri volume, transaksi, dan klaim bersertifikat di sepanjang rantai pasok melalui sistem yang dikenal sebagai “chain of custody” atau rantai ketertelusuran. Hal ini membantu perusahaan mendukung klaim terkait pengadaan pasokan mereka dengan bukti yang kuat serta menghindari ketidaksesuaian antara produksi bersertifikat dan klaim yang disampaikan ke pasar.
Dalam sistem sertifikasi Rainforest Alliance, seperti ditunjukkan pada gambar di atas, Rainforest Alliance mengembangkan dan memelihara standar, sementara kepatuhan terhadap standar tersebut dinilai oleh lembaga sertifikasi yang independen. Agar memperoleh otorisasi, lembaga sertifikasi tersebut harus terakreditasi berdasarkan standar yang diakui secara internasional dan beroperasi dengan memenuhi persyaratan ketidakberpihakan yang ketat. Lembaga sertifikasi tersebut tetap berada di bawah pengawasan berkelanjutan dari Rainforest Alliance. Tim pemantauan khusus secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga sertifikasi melalui audit kinerja, dengan sanksi yang dapat berupa hingga pencabutan otorisasi apabila kualitas audit atau integritas sistem terganggu. Rainforest Alliance juga menerapkan aturan khusus untuk membatasi konflik kepentingan, misalnya dengan mewajibkan lembaga sertifikasi melakukan rotasi auditor utama secara berkala. Hal ini membantu memastikan bahwa hubungan antara Pemegang Sertifikat dan lembaga sertifikasinya tidak berkembang sedemikian rupa sehingga dapat mengganggu integritas audit dari waktu ke waktu.
Fitur utama lainnya dari sertifikasi pihak ketiga
- Transparansi. Persyaratan tersedia untuk umum, peraturan penjaminan ditetapkan dengan jelas, dan para pemangku kepentingan dapat memahami apa yang dinilai serta bagaimana kepatuhan ditentukan. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan dan memungkinkan pengawasan yang efektif.
- Akuntabilitas. Sistem sertifikasi pihak ketiga umumnya mencakup proses tindakan perbaikan (seperti Protokol Remediasi Rainforest Alliance, yang menetapkan tindakan perbaikan dengan batas waktu tertentu untuk ketidakpatuhan yang teridentifikasi), mekanisme pengaduan, audit mendadak oleh lembaga sertifikasi, pengawasan independen terhadap lembaga sertifikasi tersebut, serta kemungkinan penangguhan atau pencabutan sertifikasi apabila persyaratan tidak dipenuhi. Mekanisme ini membantu memastikan bahwa sertifikasi bukan sekadar klaim, melainkan didukung oleh proses penjaminan yang kredibel.
- Tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Standar sertifikasi yang andal umumnya dikembangkan melalui konsultasi dengan petani, perusahaan, LSM, pakar teknis, auditor, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini membantu memastikan bahwa standar mencerminkan beragam perspektif dan keahlian, bukan hanya prioritas satu organisasi. Pengembangan standar juga berpedoman pada prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan proses yang kredibel, transparan, dan konsisten. Di Rainforest Alliance, hal ini mencakup Prosedur Pengembangan Standar, Komite Standar yang terdiri dari pakar internal dan eksternal untuk meninjau masukan dari para pemangku kepentingan serta menyetujui draf standar, serta komitmen kami terhadap Kode Praktik Baik ISEAL untuk Sistem Keberlanjutan.
- Pengawasan berkelanjutan. Berbeda dengan banyak proses verifikasi yang umumnya berfokus pada klaim tertentu pada satu titik waktu, sertifikasi mensyaratkan pengawasan tahunan, pemantauan, serta audit ulang secara berkala. Perusahaan dan kebun harus terus menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan agar sertifikat mereka tetap berlaku.
Peran dan Keterbatasan Audit Pihak Ketiga
Audit merupakan komponen penting dalam sertifikasi pihak ketiga. Audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen bertujuan untuk menilai apakah kebun dan perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan tindakan perbaikan.
Namun, audit juga memiliki keterbatasan. Karena dilakukan secara berkala dan umumnya direncanakan sebelumnya, audit hanya memberikan gambaran kondisi pada suatu titik waktu dan tidak selalu dapat mengungkap permasalahan yang sengaja disembunyikan dari auditor. Hal ini terutama berlaku pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti pekerja anak, kerja paksa, diskriminasi, atau pembatasan terhadap kebebasan berserikat. Alih-alih memastikan bahwa permasalahan tersebut tidak ada, audit menilai apakah sistem, proses, dan pengendalian yang memadai telah diterapkan untuk secara wajar mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan tersebut serta meningkatkan kinerja keberlanjutan dari waktu ke waktu. Audit saja tidak dapat mengatasi akar penyebab sistemik dari berbagai tantangan tersebut. Oleh karena itu, sertifikasi tidak seharusnya dipahami sebagai jaminan bahwa pelanggaran tidak akan pernah terjadi.
Sebaliknya, sistem sertifikasi yang kredibel menyediakan kerangka kerja independen untuk mengidentifikasi, menangani, dan mengurangi risiko. Sertifikasi bukan sekadar mekanisme lulus atau gagal. Ketika suatu permasalahan teridentifikasi, tersedia proses yang terstruktur untuk menanganinya dan meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu. Hal ini sangat penting terutama dalam menghadapi persoalan sosial dan lingkungan yang kompleks, karena menghentikan keterlibatan atau sekadar mengeluarkan kebun maupun perusahaan dari sistem sertifikasi belum tentu menyelesaikan akar permasalahan atau memperbaiki kondisi yang ada.
Sistem sertifikasi pihak ketiga yang andal dirancang dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan tersebut. Sistem ini memadukan audit independen dengan manajemen risiko yang proaktif, pelibatan pemangku kepentingan, mekanisme pengaduan, pemantauan internal, proses remediasi, serta pengawasan berkelanjutan terhadap lembaga sertifikasi. Audit berbasis risiko dan audit mendadak dapat memberikan pengawasan tambahan, sementara akreditasi, pelatihan, dan pemantauan kinerja membantu menjaga konsistensi kualitas audit.
Oleh karena itu, nilai sertifikasi pihak ketiga tidak didasarkan pada anggapan bahwa satu kali audit dapat mengidentifikasi setiap permasalahan atau bahwa sertifikasi menjamin kinerja yang sempurna. Nilai tersebut terletak pada penempatan audit independen dalam suatu sistem yang lebih luas untuk mencegah, mengidentifikasi, memantau, dan menangani permasalahan secara dari waktu ke waktu. Secara bersama-sama, unsur-unsur tersebut membentuk kerangka kerja yang jelas dan akuntabel untuk perbaikan berkelanjutan, sekaligus menjadikan sertifikasi pihak ketiga sebagai salah satu model penjaminan yang paling andal.
Mengapa Penjaminan Keberlanjutan yang Independen Semakin Penting Saat Ini
Seiring meningkatnya standar terhadap klaim keberlanjutan, kualitas bukti yang mendasari klaim tersebut menjadi semakin penting. Sertifikasi pihak ketiga membantu menjawab kebutuhan tersebut dengan memberikan bukti independen yang tidak perlu dihasilkan sendiri oleh perusahaan, sehingga memperkuat kredibilitas di mata pelanggan, regulator, dan masyarakat sipil.
Berbagai regulasi, seperti Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR), Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (CSDDD), Direktif Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan (CSRD), dan Direktif Pemberdayaan Konsumen (EmpCo), semakin meningkatkan tuntutan terhadap transparansi, pembuktian klaim, dan akuntabilitas. Meskipun sertifikasi tidak menggantikan kewajiban uji tuntas hukum perusahaan, sertifikasi dapat membantu perusahaan dengan menyediakan bukti independen dan penjaminan yang semakin dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Sejalan dengan tren ini, panduan Komisi Eropa mengenai EUDR menyebutkan bahwa skema deklarasi mandiri yang tidak melibatkan penilaian pihak ketiga pada dasarnya kurang andal karena tidak memiliki tingkat independensi dan ketidakberpihakan yang setara. Demikian pula, berdasarkan EmpCo, suatu skema harus diverifikasi oleh pihak ketiga agar dapat dikategorikan sebagai skema sertifikasi.
Membangun Kepercayaan dan Memperluas Dampak melalui Sertifikasi Independen
Dalam mendorong keberlanjutan di seluruh rantai pasok global yang kompleks, program yang dijalankan perusahaan, inisiatif industri, sistem verifikasi, dan sertifikasi pihak ketiga memiliki peran penting masing-masing. Namun, memahami perbedaan dan keterbatasan masing-masing pendekatan merupakan kunci untuk memperluas dampak perubahan yang bermakna sekaligus menjaga kepercayaan. Ketika para pemangku kepentingan membutuhkan keyakinan bahwa persyaratan keberlanjutan dinilai secara independen, transparan, dan konsisten, sertifikasi pihak ketiga memberikan landasan yang paling kuat untuk memastikan bahwa klaim yang disampaikan dapat dipercaya. Itulah sebabnya, di berbagai sektor dan di seluruh dunia, sertifikasi pihak ketiga terus diakui sebagai salah satu model penjaminan keberlanjutan independen yang paling andal—berlandaskan prinsip tata kelola yang jelas, penilaian yang tidak memihak, serta akuntabilitas yang kini semakin dituangkan ke dalam regulasi oleh lembaga seperti Komisi Eropa.
Pada intinya, sertifikasi pihak ketiga menghubungkan komitmen perusahaan dengan bukti independen mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Keterkaitan ini memperkuat kredibilitas klaim yang mendasari produk yang dibeli, diperoleh, dan menjadi tujuan investasi, sekaligus membantu menjadikan pasar sebagai salah satu pendorong kemajuan yang paling kuat.
